HOT NEWS

Tampilkan postingan dengan label Konflik Asia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Konflik Asia. Tampilkan semua postingan

Jumat, 18 November 2016

Sengketa perbatasan dengan Australia, Timor Leste minta bantuan RI

Parlemen Timor Leste mengadakan pertemuan bilateral dengan Parlemen Indonesia di sela sela agenda Inter-Parliamentary Union di Jenewa, Swiss. Ketua Parlemen Timor Leste Aderito Da Costa meminta bantuan kepada Indonesia untuk ikut menyelesaikan sengketa perbatasan mereka dengan Australia.

Sengketa perbatasan dengan Australia, Timor Leste minta bantuan RI

Saat ini sengketa perbatasan di wilayah kaya minyak dan gas alam tersebut sudah didaftarkan Timor Leste di Pengadilan Arbitrase Den Haag, Belanda.

"Kami meminta Indonesia membantu kami untuk memenangkan sengketa ini," kata Da Costa di Jenewa, Swiss (25/6).


Pembicaraan Da Costa dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berlangsung dalam Bahasa Indonesia. Da Costa mengaku dari era Presiden SBY dan Presiden Jokowi, komunikasi antar kedua negara berkembang dengan sangat baik.

Menanggapi permintaan tersebut, parlemen Indonesia berjanji membantu Timor Leste menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Australia.

"Indonesia juga mendukung Timor Leste segera menjadi anggota penuh ASEAN," kata Fadli Zon. (Merdeka)

Jumat, 28 Oktober 2016

Jet Tempur China Dibidik Jet Tempur Jepang

China dibuat murka oleh tindakan yang dilakukan oleh jet tempur milik Jepang di dekat Laut China Timur. Jet temput Jepang dilaporkan menargetkan sebuah jet China, dan melakukan manuver yang membahayakan jet China.


Juru bicara Kemhan China, Wu Qian menyatakan, jet Jepang bukan hanya mengunci posisi jet China, tapi juga melepaskan proyektil pengecoh. Hal itu dinilai sangat membahayakan pilot jet tempur China.

"Apa yang lebih mengkhawatirkan, ketika pesawat dari Pasukan Bela Diri Jepang menghadapi pesawat Cina, radar mereka menyala. Mereka melepaskan proyektil pengecoh dan menunjukkan aksi tidak profesional dan perilaku provokatif lainnya yang berbahaya," kata Wu.


"Tindakan ini membahayakan pesawat dan personel militer Cina dan adalah akar dari masalah maritim dan udara China dan Jepang," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Kamis (27/10).

China mendesak Jepang untuk mengadopsi sikap bertanggung jawab dan mencegah insiden seperti itu terjadi kembali. Sejauh ini pemerintah Jepang belum memberikan komentar mengenai tudingan yang disampaikan oleh China tersebut.  (SindoNews)

Rabu, 26 Oktober 2016

Presiden Duterte Beri Waktu Dua Tahun Bagi AS Untuk Tarik Pasukan Dari Finipina

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menyerukan penarikan semua pasukan asing dari Filipinan dalam jangka waktu dua tahun. Hal itu diungkapkannya saat berbicara dengan pengusaha pada awal kunjungan tiga harinya ke Jepang.


Duterte mengakui jika pernyataannya baru-baru ini tentang pemisahan militer Manila dari Amerika Serikat (AS) telah membuat marah Washington. Namun ia bertekad untuk melakukan kebijakan luar negeri yang independen.

"Saya ingin, mungkin dalam dua tahun ke depan, negara saya bebas dari kehadiran pasukan militer asing. Saya ingin mereka keluar. Dan jika saya harus merevisi atau membatalkan perjanjian, perjanjian eksekutif, ini akan menjadi manuver terakhir, latihan perang antara AS dan militer Filipina," katanya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (27/10/2016).


Duterte mengakui jika dirinya mungkin telah mengacak-acak perasaan sejumlah pihak namun itu adalah gayanya. "Kami akan bertahan, tanpa bantuan dari Amerika, mungkin kualitas hidup yang lebih rendah, tapi seperti yang saya katakan, kami akan bertahan hidup," katanya.

Dalam kesempatan itu, Duterte mencoba meyakinkan Jepang bahwa tujuan kunjungannya ke China pekan lalu terbatas untuk kerjasama ekonomi. "Kau tahu Saya pergi ke Chiba untuk berkunjung. Dan saya ingin meyakinkan Anda bahwa semua itu terkait ekonomi. Kami tidak berbicara tentang senjata. Kami menghindari pembicaraan tentang aliansi," katanya. 





Abaikan Ancaman AS

Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali mengeluarkan pernyataan yang menyerang Amerika Serikat (AS). Dalam pertemuan dengan warga Filipina di Tokyo, Duterte menyebut AS sebagai negara bodoh.

Duterte mengatakan, AS benar-benar bodoh dengan mengeluarkan ancaman untuk memotong semua bantuan yang mereka berikan kepada Filipina, hanya karena tidak suka dengan kebijakan anti-narkoba di Filipina. 

"Amerika benar-benar pengganggu, mereka menghukum kita karena kita melakukan perang melawan narkoba," kata Duterte dalam pertemuan tersebut, seperti dilansir Al Jazeera pada Rabu (26/10).

"Itu adalah hal yang merendahkan AS, dengan melemparkan ancaman untuk memotong semua bantuan dengan dasar HAM. Anda (AS) dapat mengambil semuanya, itu adalah milik Anda, kami akan tetap bertahan (tanpa bantuan)," sambungnya.

Hal senada sempat diutarakan Duterte jelang keberangkatan ke Tokyo. Di depan wartawan Filipina, Duterte menyebut AS sudah diserang oleh diskriminasi.

Duterte sendiri direncanakan akan berada di Tokyo selama kurang lebih empat hari. Di ibukota Jepang itu Duterte dijadwalkan bertemu sejumlah pengusaha, dan pejabat tinggi Jepang, termasuk Perdana Menteri Shinzo Abe.  (SindoNews)

Selasa, 23 Agustus 2016

Hadapi China, Jepang Perkuat 200 Jet Tempur F-15 Dengan Tambahan Rudal 2 Kali Lipat

Kementerian Pertahanan Jepang menginginkan 200 pesawat jet tempur F-15 di-upgrade untuk bisa memuat rudal udara dua kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Keinginan militer Jepang itu untuk mengantisipasi kemungkinan konfrontasi dengan China setelah bersitegang terkait sengketa kawasan Laut China Timur.


Hadapi China, Jepang Perkuat 200 Jet Tempur F-15 Dengan Tambahan Rudal 2 Kali Lipat

Untuk meng-upgrade ratusan jet tempur buatan Amerika Serikat (AS) yang akan dioperasikan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (ASDF) itu, Departemen Pertahanan Jepang akan meminta alokasi dana lebih besar. Demikian laporan Nikkei Asian Review.

Saat ini, setiap unit pesawat jet tempur F-15 bisa memuat delapan rudal udara. Dengan di-upgrade, militer Jepang menghendaki setiap jet tempur F-15 bisa memuat 16 rudal.

Selain itu, sayap rusak dan bagian lain akan diperbaiki untuk memperpanjang umur jet-jet tempur tersebut.
 


Jepang saat mampu mengoperasikan 200 jet tempuyr F-15 jika pertempuran pecah. Jepang juga memiliki sekitar 90 pesawat tempur F-2 multirole Mitsubishi yang merupakan pengembangan dari F-16.

Anggaran militer Jepang pada 2017 dilaporkan mencapai USD51 miliar, yang mencakup pembelian terpisah pesawar jet tempur siluman generasi kelima AS F-35 yang kontroversial. Pesawat jet tempur tercanggih AS itu rencananya akan dikerahkan di Pangkalan Udara Misawa di ujung utara Honshu.

Jepang dan China terlibat sengketa kepulauan di Laut China Timur yang beberapa pekan ini terus memanas. Kepulauan itu diklaim Tokyo  dengan nama Senkaku dan juga diklaim Beijing dengan nama Diaoyu.

“Daya jelajah pesawat militer China telah bertambah lagi, mereka datang semakin dekat menuju  wilayah kami,” kata seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang seperti dikutip Nikkei Asian Review, kemarin (22/8/2016).

Kementerian Pertahanan Jepang menambahkan, bahwa ASDF telah mencegat jet tempur China 199 kali dari bulan April sampai Juni 2016 di kawasan Laut China Timur. Jumlah itu meningkat 75 persen dari periode yang sama pada tahun lalu.

Sebelumnya, Jepang mengungkap langkah China yang sudah membangun infrastruktur yang disebut media Tokyo sebagai “dermaga kapal perang” di Pulau Nanji, wilayah China di kawasan Laut China Timur. (SindoNews)

Bersengketa Dengan Australia, Timor Leste Minta Bantuan Indonesia

Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung Timor Leste dalam sengketa batas laut dengan Australia. Komitmen ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto usai melakukan pertemuan dengan Mantan Perdana Menteri Timor Leste Xanan Gusmao, Minggu, 21 Agustus 2016 malam.

Bersengketa Dengan Australia, Timor Leste Minta Bantuan Indonesia

Wiranto menyampaikan dalam pertemuannya dengan Xanana Gusmao juga membahas berbagai persoalan, termasuk menyangkut batas kedua negara dan perekonomian.

"Beliau (Xanana) datang membincangkan hal-hal penting diantara kedua negara," ujar Wiranto, Jakarta, Senin (22/8 2016).


Sementara Xanana menyampaikan rencananya Pemerintah Timor Leste untuk datang ke Pangadilan Internasional Den Hag Belanda terkait sengketa batas maritim dengan Australia tersebut. "Minggu depan saya akan ke Belanda berunding disana," jelas Xanana.

Sengketa batas maritim Timor Leste dengan Australia sudah terjadi sejak lama. Sengketa ini dianggap menimbulkan kerugian miliaran dolar dari keuntungan eksplorasi kilang minyak dan lapangan gas lepas pantai di Laut Timor. (SindoNews)

Kamis, 23 Juni 2016

Kelompok Abu Sayyaf Kembali Culik WN Indonesia, Pemerintah Kecolongan

Tujuh anak buah kapal warga negara Indonesia kemarin dilaporkan kembali diculik oleh kelompok bersenjata di Filipina.

Pada Rabu kemarin beredar informasi menyebutkan salah satu anggota keluarga ABK dihubungi oleh orang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf yang menyandera tujuh ABK dari kapal tongkang TB Charles 00.



Kabar ini dibenarkan oleh perusahaan pemilik kapal, PT PP Rusianto Bersaudara. Mereka mengaku tujuh dari 13 ABKnya diculik. Hanya enam ABK yang kembali merapat di Pelabuhan Samarinda dari Tarakan.

Selanjutnya kabar ini diteruskan oleh perusahaan kepada Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang serta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda.


"(Penculik) menggunakan bahasa Tagalog, tapi putus-putus," kata Jaang.

Padahal sebelumnya pemerintah menyatakan kabar penculikan ini tidak benar. Kemenkopolhukam, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, serta TNI sempat kompak membantah ada lagi WNI diculik Abu Sayyaf setelah kasus terakhir tuntas bulan lalu.

Seperti dikutip dari Rappler, Kamis (22/6), kapal tongkang yang berisi anak buah kapal asal Indonesia dan Malaysia itu diserang oleh sejumlah pria bersenjata mengendarai kapal motor. Para penculik itu kemudian kabur ke arah Tawi-Tawi di sebelah selatan Filipina.

Sumber menyebut kapten kapal berhasil menghubungi istrinya untuk mengabarkan mereka telah diculik oleh salah satu kelompok Abu Sayyaf dan para penculik meminta




uang tebusan sebesar 20 juta ringgit Malaysia atau setara Rp 59,2 miliar.

Dari penelusuran merdeka.com, informasi penculikan ini diperoleh Dian Megawati Ahmad (33), istri Ismail, salah seorang ABK yang disandera Abu Sayyaf. Dian mengaku mendapat kabar itu dari Rudi, ABK yang dilepas kelompok Abu Sayyaf, melalui istrinya bernama Siti.

"Rudi menelepon ke istrinya, membenarkan tujuh orang memang ditahan. Kabarnya sebentar karena istrinya juga lagi ditelepon oleh wartawan juga," kata Dian kepada merdeka.com, Kamis (23/6) dini hari.

"Crew kapal (Rudi) ini bisa menghubungi karena dia sempat menyembunyikan handphone Pak. Karena handphone mereka disita semua," tambahnya.

Dian menyebutkan, Rudi sempat bercerita kepada istrinya, dua perahu militan Abu Sayyaf mendatangi Tugboat Charles 00 bergantian. Perahu pertama, mengangkut tiga orang ABK. Menyusul perahu berikutnya, membawa empat orang ABK dan para penyandera dari Abu Sayyaf membawa senjata.

Sedangkan Tugboat Charles 00 diminta kembali dan mengabarkan kepada pemerintah Indonesia bahwa warganya disandera.

Jika benar para ABK itu kembali diculik kelompok Abu Sayyaf maka sudah waktunya pemerintah mengambil langkah tegas dan konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Pemerintah juga harus segera mewujudkan kerja sama keamanan dengan Malaysia dan Filipina di perairan yang terkenal paling rawan itu.

Pada 1 Mei lalu sepuluh WNI dibebaskan Abu Sayyaf setelah pemerintah melakukan upaya diplomasi. Kabar lain menyebut sepuluh WNI itu dibebaskan dalam keadaan selamat setelah uang tebusan mereka sebesar Rp 14 miliar dibayar.

Pekan lalu Abu Sayyaf tidak segan-segan memenggal tawanan asal Kanada karena uang tebusan tidak dibayar.

Ini adalah kali ketiga dalam beberapa bulan belakangan Abu Sayyaf menculik ABK Indonesia. Jika dibiarkan maka kelompok yang sudah berbaiat kepada ISIS ini akan terus melakukan modus penculikan untuk mendapat uang tebusan. Kondisi ini tentu tak bisa dibiarkan. (Merdeka)

Senin, 20 Juni 2016

Jepang Deteksi Tanda-Tanda Peluncuran Misil Korea Utara

Jepang mendeteksi tanda-tanda peluncuran misil terbaru dari Korea Utara (Korut), setelah pada awal tahun sempat mengejutkan komunitas internasional lewat uji coba bom hidrogen dan peluncuran roket ke luar angkasa.

Pyongyang gagal meluncurkan misil balistik pada akhir Mei, yang menandai serangkaian kegagalan dalam teknologi senjata balistik.  


Jepang Deteksi Tanda-Tanda Peluncuran Misil Korea Utara

Namun Korut, yang secara berkala mendapat kecaman dan sanksi dari PBB, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah dalam mencapai tujuan akhirnya, yakni senjata nuklir yang dapat mencapai daratan Amerika Serikat (AS).

Media lokal Jepang, termasuk Kyodo News dan NHK, Selasa (21/6/2016), mengutip beberapa sumber yang mengatakan sejumlah tanda telah terdeteksi mengenai kemungkinan peluncuran misil di Korut.


Kyodo mengatakan militer Jepang telah memerintahkan untuk menghancurkan misil atau komponen apapun yang dapat mengancam wilayah Negeri Sakura.

Misil dan roket Korut telah terbang di atas wilayah Jepang di masa lalu. Pemerintah mengerahkan sistem anti-misil di Tokyo dan beberapa kota lainnya sebagai respons terhadap ancaman.

Kementerian Pertahanan di Tokyo belum bersedia berkomentar mengenai deteksi dini ini, namun juga tidak membantahnya.

Pada April, Korut tiga kali gagal meluncurkan sebuah misil yang jangkauannya diperkirakan mencapai 2.500 hingga 4.000 kilometer.  (MetroTVNews)

Korea Selatan : Pyongyang Gunakan Nuklir untuk Peras Kami

Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Korsel) menuturkan, Korea Utara (Korut) menggunakan kekuatan nuklirnya untuk memeras Korsel. Korut mengancam akan menghancurkan pangkalan Amerika Serikat (AS) di Korsel, jika Negeri Gingseng itu menolak ajakan dialog Korut.

Korea Selatan : Pyongyang Gunakan Nuklir untuk Peras Kami

Bulan lalu, Pyongyang mendesak Seoul untuk menerima tawaran guna mengadakan pembicaraan militer dan menyerukan langkah-langkah bersama untuk melaksanakan tindakan-tindakan untuk persatuan nasional. Tawaran itu kemudian ditolak oleh Korsel.

Komite Pertahanan Korut kemarin mengatakan, mereka akan merespon penolakan tersebut dengan serangan nuklir terhadap pangkalan militer AS yang berada di Korsel.


 

"Tawaran perdamaian palsu dari Korut telah gagal mengecoh kami. Lalu, orang-orang dari utara menggunakan ancaman untuk mengubah sikap kami," kata juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel, Jeong Joon-Hee, seperti dilansir Sputnik pada Senin (20/6).

Dia menambahkan, Seoul menganggap prakarsa perdamaian dari Pyongyang sebagai propaganda terang-terangan. "Adalah penting bahwa Korut mengambil langkah-langkah yang jelas untuk menolak penggunaan  senjata nuklir," kata Jeong. (SindoNews)

Jumat, 10 Juni 2016

China Akan Bangun Laboratorium Bawah Laut di Laut China Selatan

China telah mengumumkan rencananya untuk membangun sebuah laboratorium di bawah laut di kawasan Laut China Selatan.

Rencana Beijing ini dikhawatirkan akan memicu pertikaian antara China dengan negara-negara ASEAN yang terlibat sengketa di kawasan itu.


China Akan Bangun Laboratorium Bawah Laut di Laut China Selatan

China belum menjelaskan apakah laboratorium yang akan dibangun memiliki fitur militer atau peran lain yang bisa meningkatan ketegangan di Laut China Selatan.

Proyek ambisius Beijing ini akan berlokasi 3.000 meter (9.800 kaki) di bawah permukaan air di Laut China Selatan. Hal ini terungkap dari presentasi Departemen Sains China yang baru-baru ini dilihat oleh Bloomberg yang dikutip Jumat (10/6/2016).
 


Laporan ini muncul setelah China menegaskan kembali penolakannya untuk mematuhi peraturan apa pun dari panel arbitrase PBB. China tetap mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan.

Wakil Kepala Staf Tentara Pembebasan China, Laksamana Sun Jianguo dalam forum Konferensi Keamanan Regional Shangri-la di Singapura, mengimbau negara-negara yang tidak terlibat klaim sengketa Laut China Selatan untuk keluar dari polemik.

Imbauan pejabat militer China ini sebagai sindiran terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya termasuk Jepang dan Australia.

”Kami tidak membuat masalah, tapi kami tidak takut pada kesulitan,” kata Sun.

“China tidak akan menanggung (menerima) putusan arbitrase, dan tidak akan membiarkan pelanggaran apapun terhadap kepentingan kedaulatan dan keamanan atau acuh tak acuh terhadap perilaku yang tidak bertanggung jawab dari beberapa negara di dalam dan di sekitar Laut China Selatan,” katanya. (SindoNews)