China Sambut Dukungan Putin dalam Konflik Laut China Selatan

Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung China dengan menolak campur tangan pihak ketiga termasuk pengadilan arbitrase dalam konflik sengketa wilayah Laut China Selatan. Dukungan Putin ini disambut China.

”Kami berdiri dalam solidaritas dan dukungan dari sisi China tentang masalah ini, tidak mengakui keputusan pengadilan (arbitrase). Ini bukan posisi politik, tetapi murni hukum,” kata Putin seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (9/9/2016).

China telah menolak putusan pengadilan arbitrase yang digelar di Den Haag Belanda yang tidak mengakui klaim Bejing atas wilayah Laut China Selatan. Beijing mempertanyakan legalitas pengadilan.

Kawasan Laut China Selatan hampir seluruhnya diklaim oleh China. Namun, Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Brunei juga memiliki klaim di wilayah tersebut yang saling tumpang tindih.

Amerika Serikat dan India telah menyerukan kebebasan bernavigasi di perairan internasional Laut China Selatan yang membuat China tidak nyaman.

Dukungan Putin itu disambut baik oleh China. “China menghargai posisi Presiden Putin pada isu Laut China Selatan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying.

”Posisi Presiden Putin menunjukkan Rusia untuk bersikap objektif dan adil, dan mewakili suara keadilan dari masyarakat internasional,” ujar Hua.

Dia mengatakan bahwa China juga menentang setiap upaya oleh pasukan luar kawasan untuk memanipulasi masalah atau menimbulkan masalah. Pasukan laur kawasan yang dimaksud Hua adalah militer Amerika Serikat yang menyebut putusan pengadialan arbitrase  mengikat. (SindoNews)

Read More

Kelompok Abu Sayyaf Kembali Culik WN Indonesia, Pemerintah Kecolongan

Tujuh anak buah kapal warga negara Indonesia kemarin dilaporkan kembali diculik oleh kelompok bersenjata di Filipina.

Pada Rabu kemarin beredar informasi menyebutkan salah satu anggota keluarga ABK dihubungi oleh orang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf yang menyandera tujuh ABK dari kapal tongkang TB Charles 00.

Kabar ini dibenarkan oleh perusahaan pemilik kapal, PT PP Rusianto Bersaudara. Mereka mengaku tujuh dari 13 ABKnya diculik. Hanya enam ABK yang kembali merapat di Pelabuhan Samarinda dari Tarakan.

Selanjutnya kabar ini diteruskan oleh perusahaan kepada Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang serta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda.

"(Penculik) menggunakan bahasa Tagalog, tapi putus-putus," kata Jaang.

Padahal sebelumnya pemerintah menyatakan kabar penculikan ini tidak benar. Kemenkopolhukam, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, serta TNI sempat kompak membantah ada lagi WNI diculik Abu Sayyaf setelah kasus terakhir tuntas bulan lalu.

Seperti dikutip dari Rappler, Kamis (22/6), kapal tongkang yang berisi anak buah kapal asal Indonesia dan Malaysia itu diserang oleh sejumlah pria bersenjata mengendarai kapal motor. Para penculik itu kemudian kabur ke arah Tawi-Tawi di sebelah selatan Filipina.

Sumber menyebut kapten kapal berhasil menghubungi istrinya untuk mengabarkan mereka telah diculik oleh salah satu kelompok Abu Sayyaf dan para penculik meminta



uang tebusan sebesar 20 juta ringgit Malaysia atau setara Rp 59,2 miliar.

Dari penelusuran merdeka.com, informasi penculikan ini diperoleh Dian Megawati Ahmad (33), istri Ismail, salah seorang ABK yang disandera Abu Sayyaf. Dian mengaku mendapat kabar itu dari Rudi, ABK yang dilepas kelompok Abu Sayyaf, melalui istrinya bernama Siti.

"Rudi menelepon ke istrinya, membenarkan tujuh orang memang ditahan. Kabarnya sebentar karena istrinya juga lagi ditelepon oleh wartawan juga," kata Dian kepada merdeka.com, Kamis (23/6) dini hari.

"Crew kapal (Rudi) ini bisa menghubungi karena dia sempat menyembunyikan handphone Pak. Karena handphone mereka disita semua," tambahnya.

Dian menyebutkan, Rudi sempat bercerita kepada istrinya, dua perahu militan Abu Sayyaf mendatangi Tugboat Charles 00 bergantian. Perahu pertama, mengangkut tiga orang ABK. Menyusul perahu berikutnya, membawa empat orang ABK dan para penyandera dari Abu Sayyaf membawa senjata.

Sedangkan Tugboat Charles 00 diminta kembali dan mengabarkan kepada pemerintah Indonesia bahwa warganya disandera.

Jika benar para ABK itu kembali diculik kelompok Abu Sayyaf maka sudah waktunya pemerintah mengambil langkah tegas dan konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Pemerintah juga harus segera mewujudkan kerja sama keamanan dengan Malaysia dan Filipina di perairan yang terkenal paling rawan itu.

Pada 1 Mei lalu sepuluh WNI dibebaskan Abu Sayyaf setelah pemerintah melakukan upaya diplomasi. Kabar lain menyebut sepuluh WNI itu dibebaskan dalam keadaan selamat setelah uang tebusan mereka sebesar Rp 14 miliar dibayar.

Pekan lalu Abu Sayyaf tidak segan-segan memenggal tawanan asal Kanada karena uang tebusan tidak dibayar.

Ini adalah kali ketiga dalam beberapa bulan belakangan Abu Sayyaf menculik ABK Indonesia. Jika dibiarkan maka kelompok yang sudah berbaiat kepada ISIS ini akan terus melakukan modus penculikan untuk mendapat uang tebusan. Kondisi ini tentu tak bisa dibiarkan. (Merdeka)

Read More

Amerika Serikat Kirim 2 Kapal Induk ke Filipina

Amerika Serikat (AS) mengirimkan dua kapal induknya dan sejumlah kapal pendamping untuk mengikuti latihan militer di Samudera Pasifik barat.

UUS John C. Stennis dan USS Ronald Reagen berlayar bersama-sama di Laut Filipina sebagai bagian dari operasi latihan pertahanan udara dan pengawasan laut. Operasi ini melibatkan 12.000 pelaut, 140 pesawat dan enam kapal perang kecil, begitu pernyataan Armada Pasifik AS yang berpusat di Hawaii.

"Kami harus mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk berlatih teknik perang yang diperlukan dalam operasi Angkatan Laut modern," kata Laksamana John D. Alexander seperti dikutip dari The New York Times, Minggu (19/6/2016).

Operasi latihan ini akan mengambil sisi timur Filipina, yang tidak terlalu dekat dengan Laut China Selatan, kata juru bicara Armada Pasifik. China berusaha untuk mendominasi Samudera Pasifik barat sebagai bagian dari strategi jangka panjang, kata ahli strategi AS.

Pengiriman dua kapal induk untuk mengikuti latihan perang di Filipina ini dilakukan jelang keputusan Pengadilan Arbitrase di Den Haag, Belanda, terkait kisruh teritorial di Laut China Selatan.

Filipina telah membawa kasus Laut China Selatan ke pengadilan internasional di Den Haag, Belanda. Kebijakan ini ditentang oleh China yang menginginkan memecahkan masalah lewat jalur bilateral. China bahkan menegaskan akan menolak apapun hasil keputusan pengadilan internasional. (SindoNews)

Read More