HOT NEWS
"Perang" antara negara-negara Barat dan Rusia pecah dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB. Pertemuan itu membahas dua resolusi, yakni resolusi yang diajukan Prancis dan oleh Rusia.
Perseteruan bermula saat Rusia memveto resolusi yang diajukan Prancis. Resolusi itu berisi desakan kepada seluruh negara untuk menghentikan serangan di Aleppo, Suriah.
Melansir Al Jazeera pada Minggu (9/10), ini adalah kali kelima Rusia memveto resolusi di DK PBB sepanjang lima tahun konflik di Suriah berlangsung. Dalam empat veto sebelumnya, Rusia mendapat dukungan dari China. Tapi kali ini China mengambil sikap abstain, atau tidak memilih.
Setelah pembahasan mengenai resolusi yang diajukan Prancis, DK PBB kemudia berlanjut pada resolusi yang diajukan Rusia. Resolusi tersebut tidak berhasil diadopsi karena banyak negara yang menolak resolusi tersebut.
Situasi memanas, paska usulan Rusia gagal mengumpulkan cukup suara. Matthew Rycroft, duta besar Inggris untuk PBB langsung mengelurkan pernyataan, dengan meminta Rusia untuk menghentikan pemboman di Aleppo. Dia juga menyebut bahwa negara-negara Barat ragu dengan komitmen Rusia di Suriah.
"Ini (usulan Rusia) gagal karena mereka gagal untuk memenuhi tuntutan untuk mengakhiri pemboman udara dari Aleppo. Ini palsu. Sama seperti komitmen berongga Rusia untuk proses politik di Suriah adalah palsu. Pemboman warga sipil di Aleppo adalah memuakkan dan barbar. Berhenti sekarang," ucap Rycroft.
Dalam menanggapi komentar Rycroft ini, Vitaly Churkin, Duta Besar Rusia untuk PBB, mengatakan Inggris harus berhenti mendukung teroris. "Hentikan mendukung semua penjahat di seluruh dunia termasuk teroris," katanya.
"Hentikan intervensi dalam urusan internal negara-negara berdaulat, menghentikan kebiasaan kolonial Anda, meninggalkan dunia dalam damai dan kemudian, mungkin, situasi akan membaik di banyak daerah," sambung Churkin.
Hubungan antara Rusia dan Barat, khususnya dengan Amerika Serikat (AS) terus memburuk akibat perbedaan pendapat soal Suriah. Hubungan itu terus memburuk paska AS memutuskan untuk menghentikan pembicaraan dengan Rusia soal upaya damai di Suriah, yang mendapat kecaman keras dari Moskow. Alasan Rusia Veto Resolusi yang Diajukan Prancis
Rusia mengungkapkan alasan mengapa mereka memveto resolusi yang diajukan Prancis di Dewan Keamanan (DK) PBB terkait Suriah. Resolusi Prancis berisikan desakan untuk menghentikan serangan udara di Aleppo.
Kementerian Luar Negeri Rusia menuturkan alasan mereka memveto resolusi itu adalah karena mereka menilai resolusi tersebut menguntungkan kelompok militan yang beroperasi di Aleppo. Selain itu, Moskow menyebut resolusi itu terlalu dipolitisir.
"Upaya eksplisit dibuat, dengan melarang penerbangan di wilayah Aleppo, untuk memberikan penyamaran bagi teroris dari Jabhat Al-Nusra dan militan terkait," kata Kemlu Rusia, seperti dilansir Reuters pada Minggu (9/10).
Veto yang dilakukan Rusia terhadap resolusi yang diajukan Prancis merupakan awal "perang" antara Rusia dan negara-negara Barat di DK PBB. Dampak pertama dari veto tersebut adalah sedikitnya negara yang menyetujui resolusi Rusia di DK PBB. (SindoNews)
Militer Rusia kembali menegaskan, pengerahan Rudal Iskander dari pelabuhan Laut Baltik ke Kaliningrad adalah bagian dari latihan rutin. Selain itu, militer Rusia juga menegaskan, mereka tidak pernah menutupi pengerahan rudal tersebut.
"Pertama-tama, mereka yang meributkan hal ini harus tahu bahwa sistem rudall Iskander adalah salah satu (sistem) mobile," kata juru bicara kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Igor Konashenkov, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (9/10).
"Sebagai bagian dari rencana pelatihan tempur, unit pasukan rudal sepanjang tahun meningkatkan kemampuan mereka dengan menutupi jarak besar di wilayah Federasi Rusia dalam berbagai cara:. Melalui udara, laut dan darat," sambungnya.
Konashenkov mencatat bahwa Kaliningrad bukanlah sebuah pengeculan dan bahwa sistem akan dipindahkan kembali di di masa depan sebagai bagian dari latihan militer angkatan bersenjata Rusia.
Sebelumnya, Polandia dan Estonia menyampaikan kecemasannya atas langkah Rusia yang mengerahkan rudal nuklir Iskander-M ke Kalinigrad. Negara-negara Baltik itu kompak mengekspresikan “keprihatinan terdalam” atas manuver Rusia.
”Sepertinya saya sampaikan, ini adalah langkah lain dalam konteks umum dari eskalasi yang kita lihat, setidaknya dalam hal retorika,” kata Presiden Estonia, Toomas Hendrik Ilves.
Kepala Staf Angkatan Pertahanan Estonia, Letnan Jenderal Riho Terras mengatakan kepada ERR, bahwa dia melihat langkah Rusia itu sebagai upaya untuk mendominasi Laut Baltik.
Negera-negara Baltik Cemas
Polandia dan Estonia menyampaikan kecemasannya atas langkah Rusia yang mengerahkan rudal nuklir Iskander-M ke Kalinigrad. Negara-negara Baltik itu kompak mengekspresikan “keprihatinan terdalam” atas manuver Rusia.
Rudal Iskander dikerahkan dari pelabuhan Laut Baltik ke Kaliningrad yang berbatasan langsung dengan negara-negara Baltik. Laporan pengerahan rudal berbahaya muncul di tengah kekhawatiran masyarakat internasional akan pecahnya Perang Dunia III antara Amerika Serikat dan Rusia yang saat ini sedang bersitegang.
”Sepertinya saya sampaikan, ini adalah langkah lain dalam konteks umum dari eskalasi yang kita lihat, setidaknya dalam hal retorika,” kata Presiden Estonia, Toomas Hendrik Ilves.
Kepala Staf Angkatan Pertahanan Estonia, Letnan Jenderal Riho Terras mengatakan kepada ERR, bahwa dia melihat langkah Rusia itu sebagai upaya untuk mendominasi Laut Baltik.
”Dalam jangka panjang, keinginan Rusia adalah untuk membawa Laut Baltik di bawah kontrolnya,” kata Terras, yang dilansir semalam (8/10/2016). Menteri Pertahanan Polandia, Antoni Macierewicz, mengatakan bahwa Polandia memantau situasi.
Rudal Iskander-M bisa melesat sejauh 500 kilometer (310 mil). Dengan jangkauan sejauh itu, Polandia merasa dalam ancaman utama.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengecilkan kekhawatiran negara-negara Baltik.
”Sistem rudal balistik Iskander adalah mobile,” katanya. ”Unit rudal ini telah ditempatkan lebih dari sekali (di wilayah Kaliningrad) dan akan digunakan sebagai bagian dari latihan militer angkatan bersenjata Rusia,” kata Konashenkov, seperti dikutip Reuters, Minggu (9/10/2016).
Kekhawatiran Meletusnya Perang Dunia III
Militer Moskow akhirnya angkat bicara soal pengerahan rudal nuklir Iskander-M ke Kaliningrad di tengah kekhawatiran masyarakat internasional akan pecahnya Perang Dunia (PD) III antara Rusia dan Amerika Serikat (AS). Rusia berdalih pengerahan rudal berbahaya itu hanya untuk latihan rutin semata.
Tapi negara-negara NATO yang berbatasan langsung dengan Kaliningrad sudah cemas dengan pengerahan rudal berbahaya Rusia itu. ”Unit rudal ini telah ditempatkan lebih dari sekali (di wilayah Kaliningrad) dan akan digunakan sebagai bagian dari latihan militer angkatan bersenjata Rusia,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Minggu (9/10/2016).
Laporan pergerakan rudal nuklir yang bisa melesat sejauh 500 kilometer itu pertama kali diungkap media Estonia dan dibenarkan pejabat intelijen AS. Rudal berbahaya Rusia dipindahkan secara rahasia dari pelabuhan Laut Baltik ke Kaliningrad tahun 2014.
”Mereka memindah sistem rudal mirip (Iskander-M) ke Kaliningrad pada tahun 2014 untuk latihan militer, itu bisa menjadi isyarat politik. Menunjukkan kekuatan, untuk mengekspresikan ketidaksenangan pada NATO,” kata pejabat intelijen AS, yang berbicara dalam kondisi anonim.
Media Estonia mengutip pejabat militer melaporkan bahwa rudal Iskander-M diangkut dengan kapal dari kawasan St Petersburg. Rusia sendiri pernah berencana memindahkan rudal berbahaya itu ke Kaliningrad tidak sampai tahun 2018 atau 2019.
“Senjata ini sangat canggih dan tidak ada senjata yang sebanding di gudang senjata Barat. Ini dapat membawa senjata nuklir, jarak terbang jarak hingga 500 km. Dengan demikian (rudal) ini mampu mengancam Polandia, termasuk instalasi pertahanan rudal AS di sana,” tulis media Estonia mengutip seorang ahli pertahanan negara itu.
Dalam beberapa pekan ini, kekhawatiran pecahnya PD III antara Rusia dan AS telah disuarakan media-media Rusia. Tabloid Moskovsky Komsomolets beberapa hari lalu melansir laporan prediksi pecahnya konfrontasi langsung AS dan Rusia yang dianggap setara dengan Krisis Rudal Kuba dan bisa memicu PD III.
Laporan itu muncul hampir bersamaan dengan latihan perang nuklir besar-besaran oleh Pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan 40 juta orang, setelah ketegangan dengan AS memanas. Selain itu, Rusia telah menangguhkan perjanjian pembuangan plutonium dari hulu ledak nuklir dengan alasan AS sudah melakukan tindakan bermusuhan terhadap Moskow. (SindoNews)
Sebuah media di Moskow memprediksi Rusia akan konfrontasi militer atau perang secara langsung dengan Amerikat Serikat (AS) sebagai puncak ketegangan atas krisis Suriah. Media itu dalam laporannya mengkhawatirkan pecahnya Perang Dunia Ketiga.
Tabloid Moskovsky Komsomolets memprediksi konfrontasi militer langsung kedua negara itu setara dengan Krisis Rudal Kuba. Laporan itu muncul hampir bersamaan dengan latihan perang nuklir besar-besaran oleh Pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan 40 juta orang sejak kemarin (5/10/2016), setelah ketegangan dengan AS memanas.
Dalam sebuah artikel berjudul “The stakes are higher than Syria” tabloid Moskovsky Komsomolets memperingatkan perang baru yang potensial.
“Bayangkan saja bahwa AS melakukan apa yang telah ingin lakukan untuk waktu yang lama dan serangan terhadap (Presiden Suriah Bashar) Assad, tidak sengaja tapi pada tujuan dan secara terbuka,” bunyi laporan media Rusia tersebut.
”Rusia harus membela sekutunya atau mempertimbangkan melawan Amerika, tapi pasti ini akan mengarah pada Perang Dunia Ketiga,” lanjut laporan itu.
”Rusia bisa menang besar di Suriah, tetapi juga bisa kehilangan besar juga. Kita tidak boleh lupa bahwa di Suriah kita memainkan permainan berisiko yang menakjubkan,” imbuh laporan media Rusia.
Moskovsky Komsomolets lantas memprediksi jet-jet tempur koalisi yang dipimpin AS akan ditembak jatuh. ”Menurut pilot pesawat tempur kami, yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah menembak jatuh beberapa (jet tempur) pasukan koalisi, tapi ini berarti perang skala penuh,” sambung laporan tersebut. (SindoNews)
Para pejabat militer Amerika Serikat (AS) menyatakan sebuah perang skala penuh antara negara-negara hampir pasti terjadi dan akan sangat mematikan. Peringatan ini muncul seiriing kebijakan China dan Rusia meningkatkan kemampuan militernya.
Mayor Jenderal William Hix memperingatkan bahwa kecerdasan buatan dan senjata canggih akan mempercepat laju perang. Peringatan ini datang setelah Rusia dan China mengerahkan pasukan militer konvesional dalam jumlah besar, sementara Korea Utara (Korut) melakukan uji coba nuklir meskipun telah dijatuhi sanksi oleh PBB.
"Konflik konvesional di masa depan akan sangat mematikan serta cepat, dan kita tidak memiliki stopwatch. Kecepatan di mana mesin dapat membuat keputusan di masa depan akan menantang kemampuan kita untuk mengatasinya, menuntut hubungan baru antara manusia dan mesin," katanya seperti dikutip dari laman Express, Kamis (6/10/2016).
Hix merujuk pada kemajuan teknologi China dan Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Ia pun memperingatkan bahwa perkembangan tersebut harus memaksa Gedung Putih untuk mempersiapkan diri dalam skala yang belum pernah dilihat militer AS sejak perang Korea.
Sementara petinggi militer AS lainnya, Letnan Jenderal Joseph Anderson, mengatakan AS menghadapi ancaman dari sebuah negara bangsa yang modern yang bertindak agresig dalam persaingan militer. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mark Milley mengatakan ancaman itu hampir pasti dan tentara AS harus bersedia untuk terlibat dalam perang cyber dan siap untuk bertarung di perkotaan yang kompleks. Dia menambahkan: "Meskipun kami sudah siap sekarang, kita akan ditantang."
Katharina McFarland, bertindak asisten sekretaris militer untuk akuisisi, logistik, dan teknologi senjata mengklaim masa depan perlu dirancang lebih baik. "Sebagai seorang insinyur, saya pikir dalam hal antarmuka yang sederhana - tidak peduli apa helikopter, Anda bisa masuk dan mengoperasikannya." (SindoNews)
Rusia meluncurkan latihan pertahanan sipil nasional guna memastikan negara itu siap dalam hal serangan nuklir, kimia, dan biologis dari Barat. Latihan perang ini dilakukan ditengah meningkatnya ketegangan internasional, khususnya terkait dengan keterlibatan Rusia di Suriah.
"Penderita skizofrenia dari Amerika tengah mengasah senjata nuklir untuk Moskow," bunyi laporan yang diturunkan oleh jaringan televisi Zvezda yang dikelola Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip dari Independent, Rabu (5/10/2016).
Berlangsung selama 3 hari, latihan perang ini melibatkan 200 ribu personel situasi darurat bekerjasama dengan 40 juta warga sipil. Latihan ini diadakan oleh Kementerian Pertahanan Sipil, Darurat dan Penanggulangan Dampak Bencana Alam (EMERCOM).
"Latihan akan meliputi latihan terkait radiasi, kimia, dan perlindungan biologis secara personil dan populasi selama keadaan darurat di fasilitas yang penting dan berpotensi berbahaya. Pemadam kebakaran, pertahanan sipil, dan perlindungan masyarakat pada lembaga-lembaga sosial dan bangunan publik juga direncanakan akan dilibatkan," bunyi pernyataan EMERCOM.
"Unit reaksi cepat akan disebar dan pusat pemantauan biologi selama latihan radiasi, kimia, serta menempatkan sanitasi di daerah darurat, sementara jaringan kontrol laboratorium akan dalam keadaan siaga," sambung pernyataan itu.
Selain latihan nasional, EMERCOM telah mengumumkan niatnya untuk membangun fasilitas bawah tanah di bawah Moskow untuk melindungi 100 persen populasi ibukota dari serangan nuklir. (SindoNews)
Sedikitnya 44 tentara Afghanistan yang mengunjungi Amerika Serikat (AS) untuk mengikuti pelatihan militer telah hilang dalam kurun waktu dua tahu. Pentagon menduga, mereka kemungkinan berupaya untuk hidup dan bekerja secara ilegal di AS.
Meskipun jumlah anggota pasukan yang hilang relatif kecil, namun insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan prosedur penyaringan untuk program pelatihan. Untuk diketahui, sekitar 2.200 tentara Afghanistan telah menerima pelatihan militer di AS sejak 2007.
Juru bicara Pentagon, Adam Stump mengatakan, sejak September saja ada 8 tentara Afghanistan yang telah meninggalkan pangkalan militer tanpa izin. Ia mengatakan jumlah pasukan Afghanistan yang hilang sejak Januari 2015 adalah 44, jumlah yang tidak pernah dipublikasikan sebelumnya.
"Departemen Pertahanan tengah menilai cara-cara untuk memperketat kriteria kelayakan untuk mendapatkan pelatihan adalah salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan anggota pasukan Afghanistan melarikan diri dari pelatihan di AS dan membelot (mangkir)," tutur Stump dikutip dari Reuters, Kamis (6/10/2016).
Stump mengatakan, pasukan Afghanistan yang mengikuti program pelatihan AS telah diperiksa untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam pelanggaran HAM dan tidak berafiliasi dengan kelompok militan sebelum diizinkan masuk ke AS.
Sementara itu pejabat pertahanan AS yang berbicara dengan syarat anonim menambahkan bahwa tidak ada bukti dari mereka yang telah melarikan diri telah melakukan kejahatan atau menjadi ancaman bagi AS. (SindoNews)
Kantor berita China, Xinhua, dalam editorialnya menyatakan pemerintah Xi Jinping telah melemparkan ancaman langsung kepada Jepang. China menganggap Jepang telah melewati batas dengan ikut berpartisipasi dalam latihan angkatan laut di Laut China Selatan (LCS) atas dasar Kebebasan Navigasi yang digagas Amerika Serikat (AS).
Xinhua menilai, Jepang memiliki "motif tersembunyi" untuk ikut intervensi di LCS termasuk dengan mencoba bergabung dengan AS. Jepang juga berusaha mengumpulkan pengaruh terhadap sengketa teritorial yang dihadapinya dengan China atas Kepulauan Senkaku (Diaoyu).
"Sebagai penjaga ketertiban maritim di LCS adalah tugas bersama dari negara-negara pesisir di kawasan itu, kepentingan besar orang luar seperti Jepang dalam mengikuti jejak AS hampir tidak dapat dibenarkan. Apakah Jepang benar-benar mencari perdamaian dan keamanan regional atau hanya memancing di perairan sengketa dengan meningkatkan kehadiran militer di LCS adalah bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab," begitu tulisan editorial tersebut seperti dikutip dari Sputniknews, Senin (19/9/2016).
Xinhua menyatakan bahwa ketertarikan Jepang untuk ikut intervensi di LCS adalah untuk menggunakannya sebagai tawar menawar dengan China dalam sengketa Kepulauan Senkaku (Diaoyu) di Laut Cina Timur.
"Dalam masalah ini, Jepang telah meninggalkan batu yang tidak bisa berputar untuk mengaduk air dengan menyebabkan ketegangan, misalnya, rencana Jepang baru-baru ini dengan menjual murah senjata ke India dengan imbalan suara untuk melawan China," tulis Xinhua.
Editorial ini muncul untuk menanggapi pengumuman Menteri Pertahanan Jepang, Tomomi Inada bahwa Jepang akan memperluas kehadirannya di LCS. Ia juga mengatakan Jepang akan terlibat dalam latihan kapal perang bersama dengan Angkatan Laut AS dan latihan bilateral dan multilateral dengan angkatan laut regional. (SindoNews)
