HOT NEWS
Pengerahan kekuatan militer NATO di depan pintu Rusia kini mencapai dua kali lipat dari sebelumnya dan memaksa Moskow untuk mengambil langkah-langkah pembalasan. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu, pada Rabu petang.
”Sekarang NATO dan Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan sekitar 1.200 buah peralatan militer, termasuk 30 jet tempur, serta lebih dari 1.000 tentara di wilayah negara-negara Eropa Timur secara rotasi,” kata Shoigu dalam sebuah pernyataan yang dirilis Departemen Pertahanan Rusia.
“Kapal-kapal Angkatan Laut AS serta kapal militer dari anggota NATO lainnya secara teratur memasuki Baltik dan Laut Hitam,” lanjut Shoigu, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (30/6/2016).
Dia menambahkan bahwa NATO juga terus memodernisasi dan meningkatkan berbagai fasilitas militer di Polandia, Rumania, Bulgaria dan Baltik untuk membawa negara-negara itu ke standar NATO.
Menurut Shoigu, penyebaran sistem pertahanan anti-rudal (ABM) AS di Eropa Timur merupakan sumber perhatian khusus bagi militer Rusia.
”Pada tanggal 12 Mei, sistem anti-rudal Aegis di kompleks pertahanan darat mulai beroperasi di Rumania,” ujarnya. Dengan sistem itu, kompleks pertahanan darat Rumania dapat digunakan untuk meluncurkan rudal Tomahawk. AS juga bersiap membangun sistem serupa di Polandia.
Menhan Rusia ini juga memperingatkan bahwa setelah pertemuan puncak Warsawa yang akan diselenggarakan pada 8-9 Juli, NATO dapat secara signifikan meningkatkan kehadirannya dan aktivitasnya dekat perbatasan Rusia.
”Langkah-langkah dari rekan-rekan Barat kami tersebut mengakibatkan erosi dari stabilitas strategis di Eropa dan memaksa kita untuk mengambil langkah-langkah pembalasan, terutama dalam operasi teater Barat,” imbuh Shoigu. Menurutnya, Rusia dipastikan mengambil tindakan untuk menetralisir ancaman potensial. (SindoNews)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Rusia saling menuduh satu sama lain setelah kedua kapal perang mereka nyaris bersenggolan di Laut Mediterania.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kapal perang perusak USS Gravely melintasi jalur kapal Rusia perang Yaroslav Mudry Rusia pada 17 Juni 2016. Kapal perang AS itu, nyaris terlibat pertemuan berbahaya dengan kapal perang Rusia.
“Angkatan Laut AS melakukan sebuah pelanggaran berat terhadap aturan internasional tentang pencegahan tabrakan di laut,” bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Moskow tuding Washington melanggar perjanjian maritim yang ditandatangani kedua pihak pada tahun 1972.
Sementara itu, seorang pejabat pertahanan AS menuduh balik kapal perang Rusia yang melakukan kesalahan. Kapal perang Rusia dianggap sengaja melakukan manuver untuk mendekati kapal perang USS Gravely.
Menurut pejabat itu, kapal perang Rusia melakukan manuver dengan memposisikan dirinya sekitar dua mil (tiga kilometer), kemudian mendekati kapal perang AS secara berbahaya.
”Manuver ini menunjukkan bahwa (kapal Yaroslav Mudry) sebenarnya tidak membatasi kemampuannya untuk manuver, dan dengan demikian sengaja menampilkan sinyal internasional palsu,” kata pejabat pertahanan AS yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dikutip Reuters, Rabu (29/6/2016).
Rusia bersikeras bahwa kapal perangnya berada di perairan internasional dan tidak melakukan manuver berbahaya terhadpa kapal perang perusak AS. (SindoNews)
Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengecam keras serangan bom yang menghantam bandara Ataturk di Istanbul, semalam. Erdogan menuturkan, serangan ini kembali menunjukan bahwa terorisme tidak ada kaitannya dengan sebuah agama, khususnya Islam.
"Serangan yang berlangsung selama bulan suci Ramadhan, menunjukkan bahwa serangan terorisme dengan tidak menghargai kepercayaan dan nilai-nilai agama," ucap Erdogan, seperti dilansir Russia Today pada Rabu (29/6).
Dia juga menyebut bahwa serangan ini harusnya menjadi titik balik bagi dunia internasional, untuk terus meningkatkan upaya melawan teroris. Dalam pandangannya, tidak ada negara yang aman akan ancaman terorisme.
"Saya berharap bahwa serangan di bandara Ataturk, terutama bagi negara-negara Barat dan di seluruh dunia, akan menjadi tonggak untuk memerangi bersama melawan organisasi teroris, sebuah titik balik," sambungnya.
Erdogan, di kesempatan yang sama menegaskan, Turki akan terus melanjutkan upaya melawan teroris, tidak peduli berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan.
"Bom di Istanbul (telah menunjukkan) sifat berbahaya dari terorisme. Itu bisa terjadi di setiap kota di dunia, di bandara manapun. Sekali lagi, Tuhan mengampuni warga negara kita yang kehilangan nyawa mereka dalam serangan itu, saya berharap mereka yang cidera untuk segera sembuh," pungkasnya. (SindoNews)
Wakil Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa Jepang memiliki kapasitas untuk memiliki senjata nuklir dalam waktu “hampir semalam.”
Berbicara pada program Public Broadcasting Service ditayangkan Senin, 27/6/2016 Biden mengatakan ia telah mendesak Presiden China Xi Jinping, untuk mempengaruhi Korea Utara sehingga meninggalkan perkembangan rudal dan senjata nuklirnya.
Mengacu pada perilaku Pyongyang yang baru-baru ini menguji dan dan meluncurkan rudal nuklir yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, Biden mengatakan jika China dan Amerika Serikat gagal mengambil tindakan efektif terhadap Korea Utara, “Apa yang terjadi jika Jepang, memutuskan besok membuat nuklir? Mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya untuk waktu hampir semalam.”
Biden tidak mengatakan kapan percakapannya dengan Xi berlangsung.
Wapres mengatakan Cina “memiliki kemampuan terbesar tunggal untuk mempengaruhi Korea Utara dengan memotong A, B, C, D, berbagai macam hal, tetapi juga bisa menyebabkan munculnya ledakan dari Korea Utara.”
Biden mengatakan Korea Utara sedang membangun senjata nuklir yang bisa menyerang sejauh jauhnya daratan AS. “Dan saya katakan, jadi kita akan bergerak meningkatkan sistem pertahanan kita,” katanya, menunjukkan Washington bermaksud menyebarkan sistem pencegatan rudal canggih AS yang disebut Terminal High Altitude Area Defense, atau THAAD, di Korea Selatan.
Wakil presiden Biden mengutip ucapan Xi Jinping mengatakan, “Tunggu sebentar, militer saya berpikir Anda akan mencoba untuk mengepung kami,” menggarisbawahi ketidaksukaan China atas penyebaran THAAD di Korea Selatan.
Biden menyanggah pandangan calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump bahwa dia terbuka untuk ide bahwa Jepang dan Korea Selatan dibiarkan mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri dan akan menarik pasukan AS dari Jepang dan Korea Selatan.
“Tidak apa-apa dengan Donald Trump. Tapi itu tidak apa-apa bagi kita untuk terus melihat proliferasi senjata nuklir di seluruh dunia, “katanya.
Ditanya tentang pernyataan Biden, Wakil Sekretaris Kabinet Jepang Hiroshige Seko mengatakan pada konferensi pers Jumat di Tokyo bahwa Jepang “tidak pernah bisa memiliki senjata nuklir.”
Seko mengatakan tiga prinsip non-nuklir tidak memproduksi, memiliki, atau membiarkan senjata nuklir di wilayah Jepang merupakan kebijakan dasar penting dari pemerintah Jepang. (JKGR)
Sebuah serangan granat di sebuah bar di Malaysia melukai delapan orang, termasuk seorang warga negara China. Meski begitu, pihak kepolisian Malaysia meyakini jika serangan tersebut bukanlah aksi terorisme.
Serangan terhadap Movida Bar di Puchong, sebuah kota pinggiran ibukota Kuala Lumpur, terjadi pada Selasa (28/6/2016) dini hari. Saat itu, para pengunjung tengah menonton siaran langsung Euro 2016.
Wakil Kepala Polisi Negara Selangor, Abdul Rahim Jafar kepada wartawan mengatakan, motif serangan diduga adalah persaingan bisnis, balas dendam, atau target pembunuhan.
"Kami masih menyelidiki siapa tersangka, tapi motif bisa jadi persaingan bisnis, balas dendam, atau satu atau lebih dari para korban bisa saja target pembunuhan," terangnya, seperti dikutip dari Reuters.
Dalam serangan serupa pada 2014, seorang pria tewas, sementara 12 lainnya terluka ketika sebuah bom meledak di luar sebuah pub di Kuala Lumpur. (Detik)
Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen mengatakan, NATO dan Rusia harus saling terbuka mengenai penempatan pasukan mereka. Hal ini perlu dilakukan guna mencegah eskalasi lebih lanjut antara kedua belah pihak.
Ursula menuturkan, NATO dan Rusia harus membuka komunikasi, dan mulai berbagai data mengenai penempatan atau penempatan ulang pasukan mereka di seluruh Eropa. Menurutnya, NATO sejatinya ingin memiliki hubungan baik dengan Rusia.
"Tentu saja, kita perlu hubungan yang lebih baik dengan Rusia. Tetapi untuk itu, Rusia juga harus mematuhi aturan internasional. Dialog membutuhkan setidaknya dua (pihak). Selain itu, transparansi juga penting. Ini akan masuk akal jika Rusia dan NATO melalui kerangka OSCE terus mengungkapkan data tentang relokasi dan penegakan militer mereka," ucap Ursula.
"Adapun kepada NATO, yang merupakan serikat pertahanan esklusif, saran ini sudah diutarakan sebelumnya," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Itar-tass pada Senin (27/6).
Hubungan NATO dan Rusia sendiri memang jauh dari kata baik. Keduanya terus terlibat ketegangan, terlebih saat NATO mulai sering melakukan kegiatan militer di negar-negara yang berdekatan dengan Rusia. (SindoNews)
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan, pencabutan blokade maritim di Gaza tidak termasuk dalam kesepakatan rekonsiliasi dengan Turki. Dengan demikian, blokade di seluruh wilayah perairan Gaza masih akan tetap berlaku.
Berbicara saat melakukan kunjungan ke Roma, Italia, Netanyahu menuturkan masalah keamanan di perairan adalah sesuatu hal yang tidak bisa dikompromikan. Oleh karena itu, pihaknya tidak setuju untuk mencabut blokade tersebut, yang akhirnya turut disetujui oleh Turki.
"Hal kedua perjanjian tersebut adalah kelanjutan dari blokade keamanan maritim lepas pantai Jalur Gaza. Ini adalah kepentingan keamanan tertinggi bagi kami. Saya tidak siap untuk berkompromi soal hal itu," ucap Netanyahu, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (27/6).
Kesepakatan rekonsiliasi antara Turki dan Israel sendiri diketahui telah dicapai kemarin. Kesepakatan ini dicapai setelah terjadi negosiasi yang sangat panjang antara kedua belah pihak.
Terkait Gaza, berdasarkan kesepakatan itu, Turki diberikan kebebasan memberikan bantuan kemanusiaan dan produk non-militer lainnya ke Gaza dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan tempat tinggal dan rumah sakit. Langkah-langkah untuk mengatasi krisis air dan listrik juga akan dilakukan. (SindoNews)
